Antisipasi Harga Pangan Melonjak Akibat BBM, Pemerintah Diminta Amankan Sektor Ini
VANSMEDIANEWS – Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, memicu gelombang diskusi terkait stabilitas ekonomi masyarakat.
Menyikapi situasi ini, pemerintah didesak untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif demi memayungi masyarakat kelas bawah dari efek domino inflasi.
Josua Pardede, menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang terarah.
Menurutnya, meskipun Pertamax mayoritas dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, efek kenaikannya tetap berpotensi merembet ke sektor-sektor krusial yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Dampak Berantai ke Sektor Pangan dan Transportasi
Josua menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi berisiko meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.
Jika tidak diantisipasi, rantai pasok distribusi barang, tarif jasa transportasi umum, hingga harga komoditas pokok di pasar tradisional bisa ikut merangkak naik.
"Fokus kebijakan saat ini harus diarahkan pada upaya menjaga daya beli kelompok rentan.
Kita harus mencegah agar tekanan harga ini tidak meluas dan membebani barang-barang kebutuhan pokok," ujar Josua dalam keterangannya yang dihimpun dari sumber resmi pemerintah.
Kelompok yang paling rawan terdampak dari skenario ini adalah masyarakat berpendapatan rendah, mengingat sebagian besar alokasi pengeluaran bulanan mereka tersedot untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
Mempertebal Bantalan Sosial dan Bansos Tepat Sasaran
Sebagai langkah darurat, pemerintah disarankan untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih presisi.
Skema bantuan ini perlu diprioritaskan bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, nelayan kecil, pengemudi angkutan umum, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bentuk intervensi yang dinilai efektif meliputi pemberian bantuan tunai sementara, subsidi biaya distribusi logistik, hingga bantuan pangan langsung.
Di tingkat daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu aktif menggelar operasi pasar dan memperkuat cadangan pangan guna menjaga stabilitas harga sembako.
Menahan Migrasi Konsumsi ke Pertalite
Tantangan lain yang kini membayangi adalah potensi eksodus pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Guna menghindari pembengkakan beban fiskal negara, Josua mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah preventif seperti penyempurnaan pendataan kendaraan berbasis sistem digital, pembatasan volume pembelian harian, serta koordinasi berkala dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus dioptimalkan.
Jarak selisih harga antarjenis BBM juga perlu dijaga agar tidak terlalu timpang, sehingga tidak memicu kelangkaan di sektor subsidi.
Penyelamatan Sektor UMKM
Sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga memerlukan perhatian khusus agar biaya produksi mereka tidak membubung tinggi.
Pemerintah didorong untuk memberikan stimulus berupa fasilitas pembiayaan modal kerja dengan suku bunga rendah.
Selain itu, penundaan sementara terhadap sebagian pungutan atau retribusi daerah yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil bisa menjadi opsi solusi yang menyegarkan.
Namun, Josua menggarisbawahi bahwa seluruh paket bantuan untuk UMKM ini wajib bersifat selektif guna menghindari kebocoran anggaran.
Secara jangka menengah dan panjang, reformasi subsidi energi harus mulai digeser secara konsisten, dari yang semula berbasis komoditas atau barang menjadi subsidi langsung yang melekat pada penerima manfaat secara personal.
Langkah ini juga perlu diimbangi dengan akselerasi perbaikan fasilitas transportasi publik serta transisi menuju kendaraan yang lebih hemat energi.***
Sumber: ANTARA News – Ekonom: Mitigasi Kenaikan Harga BBM Perlu Lindungi Kelompok Rentan – 13 Juni 2026
